Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah - Amin, Nurul (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2015)
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.